Jumat, 23 Desember 2016

Para Pemimpin yang lebih Mementingakan Kepentingan Bangsa dan Negara daripada Kepentingan kelompok / agama tertentu

Berikut para pemimpin yang mengkritik agamanya sendiri / agama mayoritas di negaranya :

1. Presiden Filiphina (Rodrigo Roa Duterte)

"Anda anak pelacur, apa Anda tidak malu? Anda meminta banyak bantuan bahkan dari saya. Anda tahu apa lembaga yang paling munafik? Gereja Katolik," katanya, seperti dilansir dari laman The Guardian, Senin, 23 Mei 2016.

Pernyataan keras Duterte itu bukan pertama kali disampaikan untuk Gereja Katolik. Dia juga pernah mencaci-maki Paus Fransiskus saat melakukan lawatan ke Manila, ibu kota negara berpenduduk 80 persen Katolik. Filipina merupakan negara terbesar di Asia yang penduduknya beragama Katolik.

Uskup Filipina telah "menyerbu" Duterte karena memanggil Paus "anak dari pelacur" dan karena ia bercanda mengenai seorang perempuan misionaris Australia yang diperkosa dan dibunuh dalam kerusuhan penjara pada tahun 1989. Gereja Katolik juga menentang rencana Duterte yang ingin menerapkan hukuman mati.

Meski Duterte dibaptis sebagai Katolik, namun penasihat spiritual Duterte adalah Apollo Quiboloy, ketua dari Kingdom of Jesus Christ, sebuah kelompok non-Katolik di Davao.

Agama di Filipina ditandai dengan mayoritas orang menganut kepercayaan Kristen. Sekitar 92% penduduknya adalah Kristen: sekitar 81% menganut Gereja Katolik Roma sementara sekitar 11% menganut denominasi-denominasi Kristen Protestan, seperti Gereja Adventis Hari Ketujuh, Gereja Serikat Yesus di Filipina dan Evangelikal.

2. Presiden Terpilih Amerika Serikat (Donald Trump)

Pemimpin Vatikan, Paus Fransiskus (Francis) menyebut kandidat calon presiden (capres) Amerika Serikat (AS), Donald Trump, bukan sosok Nasrani. Karena, Trump bersumpah menolak imigran dengan membangun dinding perbatasan.
Komentar Paus Francis itu dibalas Trump dengan hujatan. Trump menyebut Paus Francis tokoh memalukan karena mempertanyakan iman seseorang.

Awalnya, Paus Francis yang simpati dengan nasib para imigran Amerika Latin menyayangkan retorika anti-imigran dari kandidat capres AS asal Partai Republik itu.

Siapa pun, siapa pun dia, yang hanya ingin membangun dinding, bukan jembatan, bukan orang Nasrani,” kata Paus kepada wartawan saat perjalanan pulang dari Meksiko dalam menanggapi pertanyaan tentang sikap anti-imigran Donald Trump, seperti dikutip Reuters, Jumat (19/2/2016).


”Pemilu, saya tidak memilih, saya tidak akan ikut campur. Tapi, saya hanya mengatakan, jika dia mengatakan hal-hal ini, orang ini bukan orang Nasrani,” ujar Paus.”Ini tidak ada dalam Injil,” katanya lagi.
Donald Trump kesal dengan komentar Paus Francis. ”Untuk seorang pemimpin agama yang mempertanyakan iman, adalah seseorang yang memalukan,” katanya.

“Saya bangga menjadi orang Nasrani dan sebagai presiden (nanti) saya tidak akan membiarkan warga Nasrani secara konsisten menyerang dan melemahkan, tidak seperti apa yang terjadi sekarang, dengan presiden kita saat ini,” ujar Trump.

“Tidak ada pemimpin, terutama pemimpin agama, yang harus memiliki hak untuk mempertanyakan agama atau keyakinan orang lain. Mereka (para pendukung imigrasi) memanfaatkan Paus sebagai pion dan mereka harus malu sendiri untuk melakukannya, terutama ketika begitu banyak kehidupan yang terlibat dan ketika imigrasi ilegal begitu merajalela,” imbuh Trump.

Protestan adalah denominasi yang penganutnya paling banyak di AS, sekitar 51,3%, sedangkan Katolik Roma adalah denominasi terbesar kedua, dengan jumlah penganut sekitar 23,9%.[117] Jumlah penganut agama-agama non-Kristen pada tahun 2007 adalah sebesar 4,7%, mengalami peningkatan dari 3,3% pada tahun 1990.[118] Agama-agama ini di antaranya Yahudi (1,7%), Buddha (0,7%), Islam (0,6%), Hindu (0,4%), dan Unitarian Universalisme (0,3%).[117] Survei tersebut juga melaporkan bahwa sekitar 16,1% warga Amerika mengaku sebagai agnostik, ateis, atau tidak beragama; angka ini naik dari yang sebelumnya hanya 8,2% pada tahun 1990.[117][118]

3. Gubernur DKI Jakarta (Basuki Tjahaya Purnama)

Ahok menganggap, “Orang kristen ajarannya agak konyol pasti masuk surga.”

“Dan gua hebatnya percaya ma ajaran kristen aku hari ini pasti masuk surga kok jadi seneng-seneng aja kalau sudah masuk surga ngapain lagi,” ucap Gubernur yang sebelumnya menjadi wakil Jokowi ketika masih menjabat Gubernur DKI.

Yang lebih mengejutkannya Ahok menilai bahwa, “Kalo ajaran Islam lebih realistis masih mudah-mudahan timbang-timbang mana pahala mana dosa, lha itu konyolnya orang kristen gak usah bayar hutang gak capek puasa gak capek apa-apa percaya yesus aja kalo percaya yesus pasti masuk surga.”

Saya sebagai umat minoritas di Indonesia, setelah melihat, meraba dan menerawang artikel tentang ketiga pemimpin diatas. Saya menyatakan bangga terhadap ketiga pemimpin diatas yang mampu mengkritik agamanya sendiri / keyakinan mayoritas di negaranya. Ketiga pemimpin diatas lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negaranya daripada kepentingan kelompok / agama tertentu.

ada statement yang dibuat ketiga pemimpin diatas yang membuat saya kagum :

1. Presiden Filiphina : "Saya hanya manusia biasa. Tapi saya tetap mengucapkan Selamat Hari Raya Natal kepada Anda para koruptor, bandar narkoba, perampok, dan orang-orang yang pernah membuat hidup masyarakat Filipina susah. Saya ingatkan, jika Anda tidak berhenti dan kekerasan terus berlanjut, ini mungkin akan menjadi perayaan Natal terakhir Anda"

2. Presiden tepilih AS : "Saya berjanji pada semua warga negara di tanah air kita bahwa saya akan menjadi presiden bagi semua warga Amerika," imbuh Trump yang disambut sorak-sorai para pendukungnya.

3. Gubernur DKI Jakarta : "Saya lebih baik dikirim pulang ke Belitung sudah berbentuk mayat dari pada saya pensiun tua dan dipanggil gubernur payah yang nggak bisa apa-apa, cuma ngomong doang," ungkapnya.


Berikut para pemimpin dari agama mayoritas di negaranya yang berpihak kepada minoritas / tidak memihak (netralitas)

1. Presiden Mesir, Abdul Fattah al-Sisi

menyampaikan pesan kepada pendukung Presiden Mesir terguling, Mohammed Morsi, bahwa "ada ruang untuk semua orang di Mesir".

Jenderal Abdul Fattah al-Sisi mendesak pendukung Morsi ikut membantu "membangun kembali jalur demokrasi" dan "menyatukannya dalam proses politik".
Menurutnya, pihak militer tidak dapat mengabaikan aspirasi jutaan orang yang menuntut pengunduran diri Morsi yang terpilih secara demokratis.
Namun demikian, dalam pidato di hadapan anggota militer dan polisi pada Minggu (18/08), Jenderal al-Sisi memperingatkan bahwa militer tidak akan membiarkan kekerasan lebih lanjut setelah kerusuhan yang terbaru.
"Kami tidak akan diam menonton kehancuran negara, sementara teror terus menerpa rakyat," katanya seperti dikutip pada halaman Facebook militer Mesir.
Namun secara umum, al-Sisi juga mengutarakan kalimat bernada lunak yang ditujukan kepada para pendukung Morsi, yaitu agar mereka mau bergabung dalam proses politik.
"Ada ruang untuk semua orang di Mesir, dan kami sangat berhati-hati setiap tetes darah warga Mesir," katanya.
Kelompok Ikhwanul Muslimin telah menyerukan demonstrasi setiap hari sejak pasukan keamanan membersihkan kamp mereka di Kairo pada Rabu dan mengumumkan keadaan darurat.
Lebih dari 600 orang tewas selama operasi keamanan, termasuk dari pihak aparat keamanan, dan setidaknya 173 tewas pada Jumat selama "hari kemarahan" yang digelorakan oleh pendukung Mohammed Morsi.
Puluhan tahanan tewas
Terakhir, sedikitnya 36 orang tahanan anggota Ikhwanul Muslimin terbunuh ketika mereka mencoba melarikan diri ketika dipindahkan ke penjara di luar Kairo.
Awalnya, Menteri dalam negeri Mesir mengatakan, mereka tewas dalam baku tembak setelah rombongan yang membawa sekitar 612 orang tahanan menuju penjara Abu Zaabal di provinsi Qalyubia, diserang oleh orang-orang tidak dikenal yang bersenjata.

Aksi kekerasan yang dilancarkan pendukung Morsi terus berlanjut.
Belakangan Menteri tersebut mengatakan, para tahanan itu tewas akibat menghirup gas air mata, yang meledak ketika para tahanan melarikan diri dan menyandera anggota polisi. Polisi ini kemudian dibebaskan, tapi terluka parah, tambah menteri.
Sebuah sumber penegak hukum mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa anggota Ikhwanul Muslimin itu mati lemas dalam bagian belakang mobil polisi yang penuh sesak.
Secara terpisah, Kementerian dalam negeri mengatakan bahwa mereka melarang apa yang disebut "komite rakyat", yang dibentuk masyarakat di sejumlah daerah demi keamanan, karena telah disalah gunakan untuk main hakim sendiri.
Pada jumpa pers pada Minggu, Menteri Luar Negeri sementara, Nabil Fahmy, menunjukkan tayangan video yang memperlihatkan sejumlah demonstran bersenjata tengah menembaki pasukan keamanan di Kairo.
Sejauh ini, lebih dari 1.000 anggota Ikhwanul Muslimin telah ditahan dalam penggerebekan sejak Rabu lalu. Para pejabat mengatakan telah menyita bom, senjata dan amunisi milik mereka.
300 orang diantaranya ditahan di beberapa kota pada hari Minggu, termasuk di Kairo, Alexandria, Suez dan Assiut, kata sumber di kalangan pejabat keamaman.

HT MESIR: HANYA AL-KHILAFAH SAJA, SISTEM PEMERINTAHAN DALAM ISLAM YANG WAJIB DIPERJUANGKAN
Posted By Hisyam Ad DienHizbut Tahrir, Internasional, Mesir 1:37 AM
"Hanya Al-Khilafah Saja, Sistem Pemerintahan Dalam Islam Yang Wajib Bagi Calon Mencalonkan Diri Untuk (memperjuangkan)nya dan Digunakan Memimpin Selain Al-Khilafah Merupakan Sistem Kufur," demikian judul sebuah nasyroh yang dikeluarkan baru-baru ini oleh Hizbut Tahrir Wilayah Mesir pada 23 Meret 2012.
Seiring dengan dibukanya pintu pencalonan untuk pemilu presiden di Mesir setelah penumbangan presiden diktator, banyak orang dari kaum Muslim bersegera masuk dalam kancah persaingan memperebutkan jabatan presiden. Untuk jabatan itu sebagian orang yang memiliki niat yang baik, maju dan terus maju untuk memperebutkan jabatan itu. Begitu pula banyak orang yang tidak memiliki niat baik, terutama semua orang rezim lama yang bekerja bersama dan dibawah payung rezim lama. 

90% dari penduduk Mesir adalah penganut Islam, mayoritas Sunni dan sebagian juga menganut ajaran Sufi lokal. Sekitar 10% penduduk Mesir menganut agama Kristen; 78% dalam denominasi Koptik (Koptik Ortodoks, Katolik Koptik, dan Protestan Koptik).

5. Presiden Indonesia Jokowidodo

AKARTA (Arrahmah.com) – Walikota Solo, Joko Widodo, memiliki perhatian besar terhadap kelompok minoritas yang ada di daerah yang ia pimpinnya. Hal itu terungkap dari alokasi dana bantuan sosial Pemerintah Kota Solo.

“Bantuan itu lebih banyak diberikan kepada pihak nonmuslim, sebesar 71,88 persen dari anggaran Rp 4,7 miliar. Itu ada untuk ormas, sekolah,” ujar pengamat sosial-politik Mustofa B. Nahrawardaya dikutip rmol.com, Rabu (15/8).

Sementara untuk kalangan Islam, alokasi dana bansos hanya sebesar 28,12 persen. “Itu data anggaran Bansos yang dilaporkan ke DPRD Solo dari Januari sampai Desember tahun 2009. Saya hanya mengambil samplenya saja. Kan satu periode ada lima tahun,” ungkapnya.

Mustofa mengungkapkan itu kemarin dalam acara Indonesia Lawyers Club di TVOne. Saat itu, Mustofa mengakui menimpali pernyataan Ketua Forum Umat Islam Al Khaththath yang menyebutkan, bahwa kalau yang jadi pemimpin itu orang Islam, umat nonmslim itu akan diperhatikan.

“Jadi itulah kehebatan orang Islam. Sudah betul itu Jokowi. Di Solo kan, umat Kristen minoritas, dikembangkan oleh Jokowi. Makanya sekarang berkembang. Jadi jangan hanya yang mayoritas (yang diperhatikan),” tandas Mustofa. (bilal/arrahmah.com)

Pasca tragedi Tolikara, penyerbuan gerombolan Gereja Injil Di Indonesia (GIDI) terhadap jamaah shalat Idul Fitri disertai pembakaran masjid dan puluhan kios umat Islam di Tolikara Papua yang sangat intoleran, teroris dan anarkis, pemerintah Jokowi justru mengundang teroris GIDI ke istana negara.

Menurut hasil sensus tahun 2010, 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam, 6,96% Protestan, 2,9% Katolik, 1,69% Hindu, 0,72% Buddha, 0,05% Kong Hu Cu, 0,13% agama lainnya, dan 0,38% tidak terjawab atau tidak ditanyakan.

6. Walikota Bandung Ridwan Kamil

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil hadir di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) untuk memantau kegiatan ibadah Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) yang digelar pada Jumat (23/12/2016) malam.

Di hadapan sekitar 3.000 jemaat yang hadir, Ridwan menyampaikan permohonan maaf atas terkendalanya ibadah KKR yang semestinya dilaksanakan pada Selasa (6/12/2016) lalu.

"Apapun yang terjadi di Bandung, saya sebagai pemimpin menghaturkan permohonan maaf kepada jemaat di sini atas terkendalanya atau ketidaknyamanan di waktu sebelumnya," ucap Emil, sapaan akrabnya.

Dia mengatakan, keputusannya untuk menunjuk hari pengganti kegiatan KKR akan menuai pro dan kontra. Namun, ia teringat pesan sang ibu agar selalu menjadi pemimpin yang adil.

"Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang adil, dan agama saya mengajarkan, surga dan neraka pemimpin ada di atas adil tidaknya keputusan pemimpin. Batin dan akal sehat saya mengatakan, semua yang saya putuskan saya pertanggungjawabkan. Itulah kenapa saya memutuskan untuk memberi hari pengganti dari tanggal 6 yang terkendala," tuturnya.

Baca juga: Kapolda Jabar: Kalau Ada Warga yang Intoleran, Silakan Keluar dari Tanah Sunda..

Kepada para jemaat, Emil pun mengumumkan, Pemkot Bandung bersama seluruh organisasi keagamaan telah mengeluarkan maklumat kebebasan beragama.

"Surat itu saya edarkan ke wilayah Bandung silahkan manfaatkan jika di lingkungannya dirasa ada potensi kendala. Kami juga sudah membentuk satgas toleransi, di dalamnya ada semua agama golongan untuk memastikan tidak ada satu pun ibadah terkendala di negeri yang kita cintai ini," ujarnya.


Saya sebagai umat double minoritas di Indonesia, setelah melihat, meraba dan menerawang artikel tentang ketiga pemimpin diatas. Saya menyatakan bangga terhadap ketiga pemimpin diatas yang mampu berpihak kepada minoritas / tidak memihak (netralitas) di negaranya. Ketiga pemimpin diatas lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negaranya daripada kepentingan kelompok / agama tertentu. Tetapi ada beberapa poin kritikan untuk ketiga pemimpin diatas:

1. Presiden Mesir Abdul Fattah al-Sisi tidak mampu menormalisasi hubungan antara rakyat mesir dengan israel, hal ini dibuktikan dengan insiden Anggota Dewan Mesir yang dipecat karena mengundang makan dubes israel dan peristiwa pemecatan Menteri Hukum Mesir karena berujar akan memenjarakan Nabi Muhammad andai sang Rasul melanggar Hukum

2. Presiden Indonesia Jokowidodo tidak bertindak tegas terhadap beberapa ormas radikal dan para pelaku makar yang dibebaskan (10 pelaku makar, 7 dibebaskan, 3 ditahan) 

3.Walikota Bandung memberikan kesempatan (batas waktu) kepada PAS selaku pembubaran KKR natal untuk membuat surat permintaan maaf.

Sumber :

WIKIPEDIA (sensus penduduk mengenai jumlah perbandingan agama terhadap penduduk suatu negara)













http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160303082152-120-115020/anggota-dewan-mesir-dipecat-karena-undang-dubes-israel-makan/

Kamis, 13 November 2014

bla bla bla

cov (i,m)            =COVAR(E3:E13,$W$3:$W$13)
β                       =E17/$W$15
σei2                  =E15-(E18^2)*$W$15
ERB                  =(E14-$C$14)/E18
C Pembilang      =((E14-$C$14)*E18)/E19
C Penyebut       =(E18^2)/E19
Ci pembilang     =$W$15*SUM(E21:U21)
Ci penyebut      =1+W15*SUM(E22:U22)
cut of point        =W21/W22
Zi                      =(E18/E19)*(((E14-$C$14)/E18)-$Y$23)
Wi                    =G23/SUM($I$23,$K$23,$M$23,$S$23,$U$23,$G$23)

Kamis, 17 Juli 2014

MAKALAH PERPAJAKAN AKUNTANSI INTERNASIONAL


MAKALAH PERPAJAKAN AKUNTANSI INTERNASIONAL
Tugas ini untuk memenuhi salah satu :
Mata Kuliah : Akuntansi Internasional
Dosen : Diniyarti Wulandari

Disusun Oleh :
Mega Silvya Eka Nilasari (24210314)
Desty Natalea (21210859)
Hani Prihatini (23210113)
Irwan Hasiholan (23210641)

Kelas : 4EB21
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS GUNADARMA
2014



Perpajakan Internasional

1.1 Tujuan Kebijakan Perpajakan Internasional

Untuk memajukan perdagangan antar negara, mendorong laju investasi di masing-masing negara, pemerintah berusaha untuk meminimalkan pajak yang menghambat perdagangan dan investasi tersebut. Salah satu upaya untuk meminimalkan beban tersebut adalah dengan melakukan penghindaraan pajak berganda internasional.

1.2 Teori

Apakah prinsip-prinsip yang harus dipahami dalam perpajakan internasional?
Doernberg (1989) menyebut 3 unsur netralitas yang harus dipenuhi dalam kebijakan perpajakan internasional:
1.      Capital Export Neutrality (Netralitas Pasar Domestik): Kemanapun kita berinvestasi, beban pajak yang dibayar haruslah sama. Sehingga tidak ada bedanya bila kita berinvestasi di dalam atau luar negeri. Maka jangan sampai bila berinvestasi di luar negeri, beban pajaknya lebih besar karena menanggung pajak dari dua negara. Hal ini akan melandasi UU PPh Psl 24 yang mengatur kredit pajak luar negeri.
2.      Capital Import Neutrality (Netralitas Pasar Internasional): Darimanapun investasi berasal, dikenakan pajak yang sama. Sehingga baik investor dari dalam negeri atau luar negeri akan dikenakan tarif pajak yang sama bila berinvestasi di suatu negara. Hal ini melandasi hak pemajakan yang sama denagn Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) terhadap permanent establishment (PE) atau Badan Uasah Tetap (BUT) yang dapat berupa cabang perusahaan ataupun kegiatan jasa yang melewati time-test dari peraturan yang berlaku.
3.      National Neutrality: Setiap negara, mempunyai bagian pajak atas penghasilan yang sama. Sehingga bila ada pajak luar negeri yang tidak bisa dikreditkan boleh dikurangkan sebagai biaya pengurang laba.

1.3 Hasil atau Isi

Mengapa terjadi perpajakan berganda internasional?
Perpajakan berganda terjadi karena benturan antar klaim perpajakan. Hal ini karena adanya prinsip perpajakan global untuk wajib pajak dalam negeri (global principle) dimana penghasilan dari dalam luar negeri dan dalam negeri dikenakan pajak oleh negara residen (negara domisili wajib pajak). Selain itu, terdapat pemajakan teritorial (source principle) bagi wajib pajak luar negeri (WPLN) oleh negara sumber penghasilan dimana penghasilan yang bersumber dari negara tersebut dikenakan pajak oleh negara sumber. Hal ini membuat suatu penghasilan dikenakan pajak dua kali, pertama oleh negara residen lalu oleh negara sumber Misalnya: PT A punya cabang di Jepang. Penghasilan cabang di jepang dikenakan pajak oleh fiskus Jepang. Lalu di Indonesia penghasilan itu digabung dengan penghasilan dalam negeri lalu dikalikan tarif pajak UU domestik Indonesia.
Bentokran klaim lebih diperparah bila terjadi dual residen, dimana terdapat dua negara sama-sama mengklaim seorang subjek pajak sebagi wajib pajak dalam negerinya yang menyebabkan ia terkena pemajakan global dua kali. Misalnya: Mr. A bekerja di Indonesia lebih dari 183 hari namun setiap sabtu dan minggu ia pulang ke rumahnya di Singapura. Mr. A dianggap WPDN oleh Indonesia dan juga Singapura sehingga untuk wajib melapor dan membayar pajak untuk penghasilan globalnya pada Indonesia maupun Singapura.
Apa saja upaya untuk menghindari perpajakan berganda internasional?
1.      Tax Treaty (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda/P3B): yaitu perjanjian antara 2 negara untuk menghindari pajak berganda untuk memajukan investasi antara 2 negara tersebut. Untuk active income, Biasanya negara sumber hanya berhak memajaki penghasilan dari cabang (BUT) dan penghasilan dari aset tak bergerak yang berhasil dari negara sumber tersebut. Bila ekspor-impor biasa tanpa BUT maka negara sumber tidak bisa memajaki. Penghasilan pegawai hanya boleh dipajaki bila melewati time-test atau dibayar oleh WPDN ataupun BUT. Untuk passive income seperti deviden, bunga dan royalti, kedua negara berhak memajaki namun terdapat pengurangan tarif.
2.      Kredit Pajak Luar Negeri: Yaitu jumlah pajak yang dibayarkan di luar negeri dapat dijadikan pengurang pajak penghasilan secara keseluruhan. Di Indonesia diatur dalam UU PPh pasal 24. Dimana kredit pajak luar negeri hanya sebatas: Penghasilan LN/(Semua penghasilan LN dan DN) x PPh terutang untuk semua penghasilan

Apa saja masalah-masalah dalam perpajakan internasional?
1.      Transfer Pricing: Kegiatan ini adalah mentransfer laba dari dalam negeri ke perusahaan dengan hubungan istimewa di negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah. Hal ini dapat dilakukan dengan membayar harga penjualan yang lebih rendah dari harga pasar, membiayakan biaya-biaya lebih besar daripada harga yang wajar, thin capitalization (memperbesar utang dengan beban bunga untuk mengurangi laba). Misalnya: tarif pajak di Indonesia 28%, di Singapura 25%. PT A punya anak perusahaan B Ltd di Singapura, maka laba di PT A dapat digeser ke B Ltd yang tarifnya lbh kecil dengan cara B LTd meminjamkan uang dengan bunga yang besar, sehingga laba PT A berkurang, memang pendapatan B Ltd bertambah namun tarif pajaknya lebih kecil. Hal bisa juga dilakukan dengan PT A menjual rugi (mark down) barang dan jasa (harga jual di bawah ongkos produksinya) ke B Ltd. Di Indonesia, transfer pricing dicegah dalam UU PPh pasal 18 dimana pihak fiskus berhak mengkoreksi harga transaksi, penghitungan utang sebagai modal dan DER (Debt Equity Ratio).
2.      Treaty Shopping: Fasilitas di tax treaty justru bukannya menghindarkan pajak berganda namun malah memberi kesempatan bagi subjek pajak untuk tidak dikenakan pajak dimana-mana. Misalnya: Investasi SBI di bursa singapura dibebaskan pajak. Treaty Shopping diredam dengan ketentuan beneficial owner (penerima manfaat) dalam tax treaty (P3B) baik yang memakai model OECD maupun PBB sehingga tax treaty hanya berlaku bila penerima manfaat yang sebenarnya adalah residen di negara yang menandatangani tax treaty.
3.      Tax Heaven Countries: Negara-negara yang memberikan keringanan pajak secara agresif seperti tarif pajak rendah, pengawasan pajak longgar telah membuat penerimaan pajak dari negara-negara berkembang merosot tajam. Negara tax heaven yang termasuk dalam KMK No.650/KMK04/1994 antara lain Argentina, Bahrain, Saudi Arabia, Mauritius, Hongkong, Caymand Island, dll. Saat ini negara tax heaven sedang dimusuhi dunia internasional, pengawasan tax avoidance (penghindaran pajak) di negara-negara tersebut sedang gencar-gencarnya. Berinvestasi di negara tax heaven beresiko besar terkena koreksi UU PPh Pasal 18. Lebih baik berinvestasi pada negara dengan tax treaty.

1.4 Analisis Hasil Jurnal

Perpajakan Internasional merupakan alat untuk mengetahui perbedaan pajak dalam negeri dan memajukan perdagangan antar negara, mendorong laju investasi di masing-masing negara, pemerintah berusaha untuk meminimalkan pajak yang menghambat perdagangan dan investasi tersebut. Ada beberapa prinsip-prinsip yang harus dipahami dalam Perpajakan Internasional menurut Doernberg (1989) menyebut 3 unsur netralitas yang harus dipenuhi dalam kebijakan perpajakan internasional yaitu Capital Export Neutrality (Netralitas Pasar Domestik), Capital Import Neutrality (Netralitas Pasar Internasional) dan National Neutrality.

Sumber :
Prof. Gunadi. 2007. Pajak Internasional. LPFEUI


PILPRES 2014


Elektabilitas calon presiden

Elektabilitas calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) sempat menurun dalam beberapa bulan terakhir, meski masih mengungguli Prabowo Subianto. Namun, dalam survei terakhir Lingkaran Survei Indonesia (LSI), yang dilakukan pada 2-5 Juli 2014, elektabilitas Jokowi mulai menjauhi Prabowo, meski masih kecil.
Peneliti LSI Adjie Alfaraby, dalam siaran pers di Jakarta, Senin (7/7) mengatkaan, survei terakhir mereka memperlihatkan elektabilitas Jokowi-JK sebesar 47,80% dan Prabowo-Hatta sebesar 44,20%. Selisih keduanya 3,60%. Lantas, mengapa elektabilitas Jokowi bisa bangkit lagi?
“Pertama, terjadi penguatan dukungan terhadap pasangan Jokowi-JK di segmen pemilih ‘wong cilik’. Penguatan pada segmen ini merupakan efek dari kampanye massif door to door yang dilakukan relawan Jokowi-JK di provinsi-provinsi yang strategis. Materi door to door yang berisikan janji program 100 Hari pemerintahan Jokowi-JK, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sangat menyentuh segmen pemilih ‘wong cilik’. Pada segmen pemilih ini, isu pendidikan dan kesehatan menjadi concern utama mereka,” ujar Adjie.
Kedua, pada segmen pemilih menengah ke atas, kampanye yang melibatkan endorsement tokoh-tokoh berintegritas tinggi, artis dan selebritis di media sosial dengan gerakan: #akhirnyamemilihJokowi, mampu mendongkrak dukungan terhadap Jokowi-JK.
Ketiga, berbagai publikasi isu dan program yang lebih fresh, baru, dan konkret dalam seminggu terakhir oleh Jokowi-JK mampu menarik simpati dan keyakinan pemilih baik pemilih menengah ke atas maupun menengah ke bawah.
“Isu dan program tersebut, antara lain berupa janji 3 peraturan presiden dalam 100 hari, lima kontrak dengan rakyat, dan 9 program nyata yang dipublikasikan secara massif, terutama lewat ‘serangan darat’,” tuturnya.
Keempat, bergeraknya semua mesin pendukung Jokowi-JK, baik mesin partai dan relawan secara masif mampu menggalang kembali kekuatan pasangan itu. Bergeraknya semua mesin pendukung itu salah satunya dipicu oleh “bayangan” kekalahan, akibat hasil aneka survei yang menunjukan pertarungan yang makin ketat kedua capres.

PENETAPAN HARGA TRANSFER


 A.  PENGERTIAN HARGA TRANSFER
            Dalam definisi luas, harga transfer adalah nilai barang atau jasa yang ditransfer oleh suatu pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban yang lain. Dalam definisi sempit, harga transfer adalah nilai barang dan jasa yang ditransfer antara dua pusat laba atau lebih.
B.     TUJUAN HARGA TRANSFER
            Secara umum, tujuan penetapan harga transfer adalah untuk memindahkan data keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-diisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama. Selain itu, transfer pricing digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. 
       Sedangkan dalam lingkup perusahaan multinasional, transfer pricing digunakan untuk, meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan diseluruh dunia.
C.    METODE HARGA TRANSFER
Beberapa metode transfer pricing yang sering digunakan yaitu :
1. Penentuan harga transfer berdasarkan biaya (cost-based transfer pricing)
Penentuan harga transfer ini dipakai pada transfer antarperusahaan yang menggunakan konsep pusat pertanggungjawaban biaya. Konsep ini sederhana dan menghemat sumber daya, karena informasi biaya tersedia. Namun yang menjadi permasalahan adalah ada bnayak definisi tentang biaya yang dipakai. Sebagian perusahaan meenggunakan biaya variabel (variable costs), sebagian menggunakan biaya penuh (full cost), biaya standar (standard cost), ada pula yang menggunakan biaya aktual (actual cost).
2. Penentuan harga transfer berdasarkan  harga pasar (market basis transfer pricing)
Jika barang atau jasa yang ditransfer antar divisi atau antar perusahaan dalam grup mempunyai harga pasar, maka pada umumnya harga pasar merupakan dasar yang digunakan, terutama dilihat dari sudut pengukuran kinerja. Basis harga pasar merupakan tolok ukur untuk menilai kinerja manajer divisi.
Barang-barang yang diproduksi unit penjual dihargai sama dengan harga yang berlaku di pasar, pada sisi divisi penjual ada kemungkinan untuk memperoleh profit, pada sisi pembeli harga yang dibayarkan adalah harga yang sewajarnya. Namun yang menjadi kelemahan utama dari sistem ini adalah jika harga suatu produk ternyata tidak tersedia di pasar. Tidak semua barang-barang yang diperjual-belikan antar divisi tersedia di pasar, misalnya pada suatu industri yang terdeferensiasi dan terintegrasi seperti industri kertas, jika divisi penjual harus mengirim kertas yang setengah jadi ke divisi lain, pasar tidak menyediakan harga kertas mentah atau setengah jadi.

             Jika harga pasar tersedia atau dapat diperkirakan maka ada baiknya menggunakan harga pasar. Meskipun demikian, jika tidak ada cara untuk memperkirakan harga kompetitif, pilihan lainnya adalah mengembangkan harga transfer berdasarkan biaya(cost-based transfer price).
3. Penentuan harga transfer berdasarkan negosiasi (negotiated transfer prices)
Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam
perusahaan yang berkepentingan dengan transfer pricing untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Yang harus diperhatikan dalam penentuan harga transfer ini adalah biaya produksi, dan harus memiliki pengetahuan yang baik tentang keinginan perusahaan secara keseluruhan. Namun kelemahannya adalah negosiasi memakan waktu yang lama, mengulang pemeriksaan, dan revisi harga transfer.
4.      Penetuan harga transfer berdasarkan arbitrase (arbitrationtransfer pricing)
Pendekatan ini menekankan pada harga transfer berdasarkan interaksi kedua divisi dan pada tingkat yang dianggap terbaik bagi kepentingan perusahaan tanpa adanya pemaksaan mengenai keputusan akhir oleh salah satu divisi.

Harga Transfer pada Perusahaan Multinasional
Transfer pricing sering juga disebut dengan intracompany pricing, intercorporate pricing, interdivisional atau internal pricing yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota (grup perusahaan). Bila dicermati secara lebih lanjut, transfer pricing dapat menyimpang secara signifikan dari harga yang disepakati (harga pasar). Tujuan harga transfer berubah apabila melibatkan multinational corporation (MNC) serta barang yang ditransfer melalui batas-batas negara. Tujuan penentuan harga transfer internasional terfokus pada meminimalkan pajak, bea, dan risiko pertukaran asing, bersama dengan meningkatkan suatu kompetitif perusahaan dan memperbaiki hubungannya dengan pemerintah asing. Walaupun tujuan domestik seperti motivasi manajerial dan otonomi divisi selalu penting, namun seringkali menjadi sekunder ketika transfer internasional terlibat. Perusahaan akan lebih fokus pada pengurangan pajak total atau memperkuat anak perusahaan asing. Oleh karena itu transfer pricing juga sering dikaitkan dengan suatu rekayasa harga secara sistematis yang ditujukan untuk mengurangi laba yang nantinya akan mengurangi jumlah pajak atau bea dari suatu negara.
Sebagai contoh, pembebanan harga transfer yang rendah untuk anak perusahaan asing mungkin akan mengurangi pembayaran bea cukai sebagai akibat dari batas-batas internasional, atau mungkin membantu anak perusahaan untuk bersaing dalam pasar asing dengan mempertahankan biaya anak perusahaan yang rendah. Di sisi lain, mebebankan suatu harga transfer yang tinggi mungkin membantu MNC mengurangi laba pada negeri yang telah memperketat kendali pengiriman uang asing, atau mungkin memberikan kemudahan bagi MNC memindahkan pendapatan dari suatu negara yang memiliki tingkat pajak pendapatan yang tinggi ke suatu negara dengan tingkat pajak rendah (tax haven country).
Penelitian akhir-akhir ini telah menemukan bahwa lebih dari 80% perusahaan-perusahaan multinsional (MNC) melihat transfer pricing sebagai suatu isu pajak internasional utama, dan lebih dari setengah dari perusahaan ini mengatakan bahwa isu ini adalah isu yang paling penting. Sebagian besar negara sekarang menerima perjanjian modal Organization of Economic Cooperation and Development (OECD), yang menyatakan bahwa harga-harga transfer sebaiknya disesuaikan dengan menggunakan standar arm’s-length, artinya pada suatu harga yang akan dicapai oleh pihak-pihak yang independen. Sementara perjanjian model tersebut diterima secara luas, terdapat perbedaan-perbedaan dalam cara negara-negara menerapkannya. Meskipun demikian, terdapat dukungan yang kuat di seluruh dunia terhadap suatu pendekatan untuk membatasi usaha-usaha oleh MNC untuk mengurangi kewajiban pajak dengan menetapkan harga-harga transfer yang berbeda dengan arm’s-length standard tersebut.

Sumber :
Choi D.S. Frederick & Meek K. Gary. 2005. Akuntansi Internasional, Edisi 5 Buku 2. Jakarta: Salemba Empat
Prof. Gunadi. 2007. Penetapan Harga Transfer. LPFEUI

PERPAJAKAN AKUNTANSI INTERNASIONAL


Tujuan Kebijakan Perpajakan Internasional
Untuk memajukan perdagangan antar negara, mendorong laju investasi di masing-masing negara, pemerintah berusaha untuk meminimalkan pajak yang menghambat perdangan dan investasi tersebut. Salah upaya untuk meminimalkan beban tersebut adalah dengan melakukan penghindaraan pajak berganda internasional.
Sumber pendapatan
Sumber pendapatan dikelompokkan dalam dua kelas yaitu sumber pendapatan dalam negeri dan luar negeri. Sumber pendapatan luar negeri adalah hasil ekspor barang dan jasa termasuk dari cabang di luar negeri dan dikenai pajak pada saat pendapatan diakui. Pajak cabang LN dapat dikenakan dengan menggunakan dua metode yaitu pendekatan teritorial dan worldwide. Pendekatan teritorial berprinsip pajak dikenakan di negara asal di mana pendapatan di dapat. Pendekatan worldwide dikenakan baik pada penghasilan dalam maupun luar negeri (pajak berganda).
Penentuan biaya
Penentuan biaya berpengaruh pada besar pajak. Jika R dan D dikapitalisasi maka pajak penghasilan akan berlangsung selama masa pengakuan nilai sampai habis dalam penghapusannya. Jika diperlakukan sebagai biaya hanya berpengaruh pada periode tertentu sehingga berdampak pada pajak langsung. Perbedaan penentuan umur aset akan menentukan besar biaya. Aset didepresiasi lebih pendek berakibat pada biaya menjadi lebih besar dan pajak lebih kecil.
Tipe-tipe pajak
1. Corporate Income Tax, dua pendekatan yang digunakan sistem klasik yaitu pajak dikenakan jika penghasilan sudah diterima dan dicatat subyek pajak. Dan sistem integral yaitu mengeliminasi pajak berganda lewat dua metode yakni split rate dan imputansi.
2. With Holding Tax, penghasilan yang dihasilkan perusahaan anak di LN dikenakan pajak negara itu, sedang dividen yang dikirim ke perusahaan dikenakan pajak negara tempat perusahaan induk berada.
3. Indirect Tax, pajak tidak langsung dikenal sebagai pajak pertambahan nilai. Konsep mendasari adalah bahwa pajak dikenakan pada tiap tahap produksi. Pertambahan nilai didapat dari penghasilan barang dikurang nilai input, tetapi PPn bukan pajak penjualan.
Penghindaran pajak berganda
Permasalahan pengenaan pajak terhadap anak perusahaan di LN adalah kemungkinan terjadi pengenaan pajak ganda yaitu saat penghasilan diakui dikenai pajak nnegara tersebut dan dikenai pajak negara perusahaan induk saat penghasillan diakui oleh perusahaan induk.penghindaran pajak dapat menggunakan metode :
1. Kredit pajak, perusahaan dapat mengurangi beban pajak dengan dollar for dollar basis.
2. Traktat pajak, perbedaan filosofi pembebanan pajak menimbulkan treaty untuk meminimisasi pajak berganda, melindungi hak amsing-masing negara dalam memungut pajak dan menyediakan acuan untuk memutuskan suatu masalah.
PerpajakanUSAuntuksumberpendapatanuarnegeri
Pendapatan dibagi dua :
1. Pendapatan dari impor dan ekspor barang jasa perusahaan induk
2. Pendapatan dari cabang di luar negeri
Prinsip terkait adalah prinsip penangguhan dan prinsip kredit pajak.
Konsep Tax Haven, ialah tempat orang asing menerima pendapatan atau aset tanpa membayar tarif pajak tinggi.
Controlled Foreign Corporation, perusahaan USA dapat memilih untuk memproduksi, menjual melalui perusahaan anak di LN.
Pendapatan Cabang, hukum pajak di USA memiliki qualified business unit yang dibagi dua bagian yaitu penghasilan didistribusikan ke kantor pusat dan penghasilan ditahan di LN tempat QBU berada.
Insentif Pajak
1. Insentif untuk menarik eksportir agar ekspor dapat bersaing di LN
2. Insentif bagi investor asing agar menanamkan modal karena ada keringanan pajak.
3. Insentif lain adalah zero rate namun bukan berarti tak dikenai pajak. Jika sektor telah kompetitif maka tarif dinaikkan.
Perusahaan penjualan luar negeri
Foreign sales corporation harus memenuhi tuntutan :
1. Berbentuk korporasi dan memiliki kantor pusat di LN
2. Perusahaan secara substantif ekonomis bukan hanya legal
3. Memiliki min.25 pemegang saham
4. Ekspor dilakukan di luar USA

Masing-masing negara berhak untuk menentukan pajak dalam batas kenegaraannya yang mengakibatkan perbedaan perpajakan di tiap-tiap negara, selain juga disebabkan perbedaan budaya dan pemaksaan pajak. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan dalam penentuan pajak dan penentuan biaya.

Keseimbangan dan netralitas
Prinsip equity menyatakan dalam kondisi sama pembayar pajak hendaknya dibebankan pajak yang sama sedang netrality menyatakan pengaruh pajak hendaknya tidak memiliki imbas dalam pengambilan keputusan bisnis.

Sumber pendapatan
Sumber pendapatan dikelompokkan dalam dua kelas yaitu sumber pendapatan dalam negeri dan luar negeri. Sumber pendapatan luar negeri adalah hasil ekspor barang dan jasa termasuk dari cabang di luar negeri dan dikenai pajak pada saat pendapatan diakui. Pajak cabang LN dapat dikenakan dengan menggunakan dua metode yaitu pendekatan teritorial dan worldwide. Pendekatan teritorial berprinsip pajak dikenakan di negara asal di mana pendapatan di dapat. Pendekatan worldwide dikenakan baik pada penghasilan dalam maupun luar negeri (pajak berganda).

Penentuan biaya
Penentuan biaya berpengaruh pada besar pajak. Jika R dan D dikapitalisasi maka pajak penghasilan akan berlangsung selama masa pengakuan nilai sampai habis dalam penghapusannya. Jika diperlakukan sebagai biaya hanya berpengaruh pada periode tertentu sehingga berdampak pada pajak langsung. Perbedaan penentuan umur aset akan menentukan besar biaya. Aset didepresiasi lebih pendek berakibat pada biaya menjadi lebih besar dan pajak lebih kecil.