Tugas 1

APBN 2010 Pemerintah menyiapkan anggaran subsidi sebesar Rp 144,4 triliun untuk tahun 2010. Angka ini berarti 14,3 % dari total APBN yang mencapai Rp 1.009,5 triliun. "Dibanding subsidi tahun sebelumnya, alokasi subsidi pada anggaran tahun 2010 ini lebih rendah seiring dengan menurunnya harga minyak dunia," kata Menteri Keuangan (Menkeu), Ibu Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers di Kantor Dirjen Pajak, Jakarta, Senin (3/8). Selain Menkeu, hadir Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, H Paskah Suzetta, dan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasition, dalam jumpa pers untuk memperjelas pidato pengantar RAPBN dan Nota Keuangan 2010 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di dalam Rapat Paripurna DPR. Lebih jauh, Menkeu yang juga PLT Menko Perekonomian memaparkan latar belakang penyusunan RAPBN 2010 yang dinilai sangat unik. Berdasarkan UU No.17/2008, RAPBN 2010 di susun oleh pemerintah yang akan segera berakhir masa jabatannya. Setelah mendapat persetujuan DPR, APBN tersebut nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintah yang terpilih dalam pemilu 2009. "Ini adalah siklus kedua karena sebelumnya tahun 2004-2005, hal yang sama juga dilakukan pemerintahan Ibu Megawati ke pemerintahan hasil pemilu 2004 Pak SBY. Jadi ini tradisi mengulang kedua, namun landasan hukumnya semakin diperkuat dengan disahkannya UU 17/2008 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional," kata Ibu Sri Mulyani. Kata Ibu Sri Mulyani, landasan yang dijadikan referensi untuk penyusunan APBN 2010 didasarkan pada situasi ekonomi makro dan proyeksi 2010 baik dari sisi perekonomian dunia maupun perekonomian Indonesia. "Seperti dikatakan Bapak Presiden, mulai 2010, akan dilaksanakan anggaran berbasis kinerja dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Ini yang akan menjadi road map atau peta jalan yang akan menuntun pemerintahan 2009-2014 dalam menyusun APBN yang akan datang," tambah Bu Sri Mulyani. Akibat krisis ekonomi global, pertumbuhan ekonomi hampir di semua negara negatif. Kontraksi awal mulai terlihat di akhir 2008, ditandai dengan kepanikan akibat kebangkrutan lembaga ekonomi dan keuangan skala dunia. Hal yang sama juga terjadi pada harga minyak dunia yang di awal krisis melonjak sangat tinggi di luar prediksi. Namun demikian, di tengah kondisi krisis global, pemerintah tetap berupaya untuk menggerakkan sektor riil yang menggairahkan dunia usaha dan ekonomi masyarakat. Dalam RAPBN 2010 ini pemerintah mengalokasikan anggaran belanja pegawai mencapai Rp 161,7 triliun. Angka ini naik Rp 28 triliun atau 21 % dari perkiraan realisasinya dalam tahun 2009. Kenaikan anggaran ini ditujukan untuk memperbaiki kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk kenaikan gaji PNS, prajurit TNI/Polri, dan pensiunan sebesar rata-rata 5 %. Dalam kesempatan tersebut, Menneg PPN/Kepala Bappenas H. Paskah Suzetta juga menjelaskan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5%, potensi pengurangan jumlah pengangguran terbuka di Indonesia hingga 8% dengan jumlah sebanyak 9,29 juta orang. "Pertumbuhan 5% di tahun 2010 akan mengurangi tingkat pengangguran terbuka menjadi 8 %. Jumlah penganggur diperkirakan 9,29 juta orang. Angkatan kerja baru yang masuk pasar kerja diperkirakan sebesar 1,7 juta orang, sedang kesempatan kerja mencapai angka 1,87 juta.

Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati besarnya subsidi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010 sebesar Rp 157,8 triliun. Besaran subsidi ini di antaranya Rp 51,293 triliun dialokasikan untuk subsidi nonenergi.

Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis mengatakan, alokasi subsidi bahan bakar minyak, elpiji, dan bahan bakar nabati sebesar Rp 68,7 triliun. Subsidi ini sudah dengan menghitung besaran alpha (selisih harga distribusi) BBM rata-rata Rp 556 per liter.

"Namun di sini kami meminta subsidi BBM tahun buku 2003, 2004, dan 2005 untuk dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan," kata Emir dalam pembacaan hasil kesepakatan dalam rapat paripurna, di Jakarta, Rabu 30 September 2009.

Subsidi listrik disepakati Rp 37,8 triliun dengan margin yang diberikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara sebesar 5 persen. Ini dalam ranga pelaksanaan kewajiban layanan publik (PSO) tahun anggaran 2009 dan 2010.

Subsidi pangan sebesar Rp 11,4 triliun, subsidi pupuk sebesar Rp 11,3 triliun, dan dana cadangan pupuk sebesar Rp 3,5 triliun. Dalam pengalokasian ini, pemerintah diminta agar memprioritaskan penggunaan pupuk organik, baik melalui subsidi pupuk maupun bantuan langsung pupuk organik.

Subsidi lainnya berupa subsidi benih sebesar Rp 1,6 triliun, subsidi PSO sebesar Rp 1,4 triliun, subsidi bunga kredit program sebesar Rp 5,3 triliun, dan subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp 16,9 triliun.

Di awal tahun depan, pemerintah akan mengajukan kepada Panitia Anggaran DPR mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) Tahun 2010. Perubahan dilakukan untuk menampung 15 program prioritas yang baru ditetapkan oleh pemerintahan untuk program 100 hari maupun lima tahun mendatang.
Pengajuan perubahan akan dilakukan pada Maret 2009 mendatang. Demikian disampaikan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida S Alisyahbana, dalam keterangan pers, seusai mengikuti rapat terbatas dengan Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (1/12).
Rapat mengenai rencana penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
"Perubahan APBN itu, intinya untuk mengakomodasi program prioritas yang baru ditetapkan dan membutuhkan tambahan dana," ujar Armida.
Menurut Armida, pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dimungkinkan untuk mengajukan APBN-P pada bulan Maret 2010. Biasanya APBN-P dilakukan pada bulan September. Akan tetapi, karena adanya pemerintahan baru, maka APBN-P bisa dimajukan perubahannya pada bulan Maret sehingga pada bulan September mendatang tidak ada lagi perubahan APBN 2010, tambah Armida.
Armida belum mau merinci pos-pos apa yang akan diubah dengan perubahan APBN 2010 itu. Yang jelas, akan ada beberapa penyesuaian dalam APBN-P 2010 itu, lanjutnya.APBN 2010 yang sudah ditetapkan bersama pemerintah dan DPR pada Oktober lalu, belum ada rencana untuk direvisi. Apalagi, kabinet baru juga belum dibentuk.
Ia menjelaskan, dalam APBN 2010 telah disetujui untuk lebih fleksibel dengan menambahkan pasal yang memberikan ruang kepada pemerintah untuk meningkatkan belanja hingga 2 persen apabila kelak dibutu hkan.
Langkah ini untuk berjaga-jaga terkait adanya kemungkinan peningkatan belanja bila nanti dibutuhkan dalam kabinet baru.Adapun mengenai rencana Musrenbangnas, yang akan diselenggarakan Bappenas bersama Mendagri pada 11-13 Desember 2009 di Jakarta, akan diikuti oleh 1.500 peserta dari seluruh Indonesia. Menurut Mendagri Gamawan Fauzi, Musrenbangnas saat ini agak istimewa mengingat bukan lagi menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk satu tahun seperti biasanya, akan tetapi justru menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lima tahunan.
Dalam pelaksanaannya, rapat-rapat pleno di Musrenbangnas nanti akan dibagi dalam komisi-komisi dan dibagi dalam empat kelompok wilayah. Hasil dari Musrenbangnas nantinya akan disinergikan dan disinkronkan program-program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.